Leonhard Swidler, guru besar teologi Katolik di Universitas Temple di Philadephia dan pendiri Institute for Interreligious and Intercultural Dialogue, termasuk teolog Katolik Amerika Serikat sangat terkenal. Delapan tahun lalu ia menerbitkan buku yang pantas diperhatikan. Judulnya saja mengagetkan: Jesus was a Feminist. Namun kita tidak perlu berprasangka. Buku ini bukan salah satu dari pelbagai tulisan ideologis. Yang dimaksud Swidler dengan feminis Yesus seorang feminis sangat radikal (h. 33) adalah bahwa Yesus vigorously promoted the dignity and equality of women in the (...) midst of a very male-dominated society (ibid.). Swilder juga menyebut Yesus androgynous karena dalam kepribadiannya terdapat fusion and balance of so-called masculine and feminine psychological traits (h. 34). Seni Swidler adalah bahwa ia mengajak kita bersama membaca keempat injil dan, itulah kehebatannya, kita dibuat Swidler melihat sesuatu yang sebetulnya selalu kita baca, tetapi sekurang-kurangnya oleh penulis ini tidak diperhatikan (Swidler kadang-kadang sedikit menjemukan, karena ia membahas semua teks satu-satu dalam empat injil di mana perempuan muncul sehingga pengulangan tidak dapat dihindari). Swidler menunjukkan betapa tegas Yesus berdiri di pihak para perempuan, dan bahwa itu merupakan kontras keras terhadap sikap dalam lingkungan bangsa Yahudi, lingkungan Yesus sendiri, yang patriarkal. Feminisme Yesus menjadi mencolok karena sikap-sikap Yesus terhadap kaum perempuan berlawanan total dengan kebiasaan dan pandangan budaya Yahudi zaman itu, dan khususnya juga dengan sikap resmi pustaka Rabinistik. Suatu contoh ada di Lukas 36 50 (wanita pendosa yang mencuci kaki Yesus dengan tetes tangisannya): Ada Yesus yang begitu peka terhadap curahan hati perempuan itu dan ada sikap tak mengerti, bahkan tersinggung tamu-tamu lain. Dalam agama Yahudi jelas dan eksplisit perempuan diberi peran sekunder terhadap laki-laki, perempuan harus taat pada suami, ia tidak dapat menjadi saksi, dalam sinagoga ia harus diam. Atas latar belakang itu sikap Yesus terhadap perempuan, dan sikap keempat penginjil terhadap semua perempuan yang muncul, amat kontras.... Tulisan Swidler betul-betul sebuah pembuka mata. Artinya, sesuatu yang selama ini sudah selalu dibaca dalam injil, tetapi tidak diperhatikan, mendadak menjadi mencolok dan ternyata penting. Orang akan membaca Injil dengan mata baru. Ia menyadari suatu dimensi yang dalam seluruh ajaran dan spiritualitas Gereja tidak pernah diberi perhatian. Kesadaran akan patriarkat serta tuntutan agar harkat kemanusiaan perempuan diakui, sesuatu yang sejak pertengahan abad lalu diperjuangkan oleh feminisme, lahir dari luar Gereja. Justru karena itu keyakinan Swidler bahwa pengembalian martabat perempuan merupakan unsur amat penting dalam kabar gembira Yesus adalah begitu penting. Orang tidak perlu sependapat dengan Swidler dalam semua hal, tetapi penegasan bahwa bagi Yesus pengakuan terhadap martabat perempuan yang tak kalah dengan martabat laki-laki merupakan tantangan yang wajib diperhatikan oleh setiap teolog. Sudah waktunya bahwa hampir 2000 tahun kebutaan Gereja terhadap dimensi feminis dalam pewartaan Yesus diakhiri. Sebagai catatan akhir: Swidler tidak memasuki pertanyaan ten-tang apakah Gereja berhak menahbiskan perempuan menjadi imam dan uskup. Tetapi ia menyinggungnya. Menurutnya implikasi dari sikap Yesus terhadap perempuan maupun cerminan sikap itu dalam tulisan empat penginjil adalah bahwa penolakan terhadap penahbisan perem-puan tidak dapat mendasarkan diri pada suatu ajaran Yesus. Alasan mengapa masalah imamat perempuan tidak muncul lebih jelas dalam Perjanjian Baru adalah bahwa tatanan hirarkis pimpinan Gereja menurut slagorde uskup, imam dan diakon baru menjadi baku sejak akhir abad ke-2 dan pada waktu itu nada feminis maklumat Yesus sudah tenggelam dalam prasangka budaya patriarkal umat Kristiani. (Franz Magnis-Suseno, Guru Besar Ilmu Filsafat Emeritus, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta). (shrink)

When does a group justifiedly believe that p? One answer to this question has been developed first by Schmitt and then by Hakli: when the group members jointly accept a reason for the belief. Call this the joint acceptance account of group justification. Their answer has great explanatory power, providing us with a way to account for cases in which the group's justification can diverge from the justification individual members have. Unfortunately, Jennifer Lackey developed a powerful argument against joint acceptance (...) accounts. She argues that these accounts lead to epistemically arbitrary reasons and therefore justification at will. Group justification loses the necessary connection to the world to be truth-conducive. In this paper I develop a new form of a joint acceptance account that can deal with Lackey's examples: the anchored joint acceptance account of group justification. I argue that properly understanding the role of epistemic expectations can help us form the best version of a joint acceptance account. While justification is only generated by joint acceptance of evidence, the evidential expectations towards a group are anchored in the group members. This anchoring guarantees that groups cannot manipulate their ultima facie justification illegitimately. (shrink)

Sentences with disjunction in the scope of a universal quantifier, Every A is P or Q, tend to give rise to distributive inferences that each of the disjuncts holds of at least one individual in the domain of the quantifier, Some A is P & Some A is Q. These inferences are standardly derived as an entailment of the meaning of the sentence together with the scalar implicature that it is not the case that either disjunct holds of every individual (...) in the domain of the quantifier, \Every A is P &\Every A is Q. As we show, this derivation faces a challenge in that distributive inferences may obtain in the absence of plain negated inferences. We address this challenge by showing that on particular assumptions about alternatives, a derivation of distributive inferences as scalar implicatures can be maintained without in fact necessitating plain negated inferences. These assumptions accord naturally with the grammatical approach to scalar implicatures. We also present experimental data that suggest that plain negated inferences are not only unnecessary for deriving distributive inferences, but might in fact be unavailable. (shrink)

Ovaj rad pokazuje kako pojam mjere, koji je jedan od najmnogoznačnijih filozofijskih pojmova, počinje dobivati etički smisao tijekom povijesnog razvoja grčke filozofije. U prvom dijelu pokazuje se kako se u Homerovim epovima riječ ‘mjera’ i srodne riječi odnose isključivo na konkretno mjerljive količine. Drugi se dio bavi mijenom značenja, koja se zbiva u pitagorovskom mišljenju. Tu se najviše pažnje poklanja povijesnim okolnostima nastanka grčkog polisa, za što je vrlina umjerenosti bila neophodno potrebna. U tom kontekstu pobliže se razmatraju Filolajevi i (...) Arhitini fragmenti, budući da oni ukazuju na političku važnost mjere i mjerenja. Treći dio posvećen je analizi relevantnog odjeljka iz Platonova Državnika u kojem Platon razlikuje dvije vrste mjerenja: brojčano i drugo, koje se može nazvati ‘deontičkim’, koje mjeri ono više i manje u odnosu na ‘pravu mjeru’ . Druga vrsta mjerenja je također i etičko mjerenje utoliko što uključuje različite prosudbe svrhe, ciljeva i prirode čovjeka.The aim of this article is to show how the concept of »measure«, which is one of the most intricate and manifold philosophical concepts, started acquiring ethical meanings in the course of Greek philosophical thought. In the first part it is discussed how the word »measure« and its cognates refer exclusively to concretely measurable quantities in Homer’s epics. The second part deals with the switch of meaning that started happening in the Pythagorean thought. In this part more attention is paid to historical references of emergence of the Greek polis for which the virtue of temperance was indispensable. In this context fragments of Philolaus and Archytas are more closely observed because they point to political importance of measure and measurement. The third part is dedicated to analysis of the relevant passage in Plato’s Statesman in which Plato distinguishes between two concepts of measurement: one numerical and the other, which can be called »deontic«, which measures more and less with respect to the »right measure« . The second kind of measurement is also ethical because it includes various judgments of purpose, goals, and human nature. (shrink)

Higher-order realists about properties express their view that there are properties with the help of higher-order rather than first-order quantifiers. They claim two types of advantages for this way of formulating property realism. First, certain gridlocked debates about the nature of properties, such as the immanentism versus transcendentalism dispute, are taken to be dissolved. Second, a further such debate, the tropes versus universals dispute, is taken to be resolved. In this paper I first argue that higher-order realism does not in (...) fact resolve the tropes versus universals dispute. In a constructive spirit, I then develop higher-order realism in a way that leads to a dissolution, rather than a resolution, of this dispute too. (shrink)

The internet has become an ubiquitous epistemic source. However, it comes with several drawbacks. For instance, the world wide web seems to foster filter bubbles and echo chambers and includes search results that promote bias and spread misinformation. Richard Heersmink suggests online intellectual virtues to combat these epistemically detrimental effects . These are general epistemic virtues applied to the online environment based on our background knowledge of this online environment. I argue that these online intellectual virtues also demand a particular (...) view of cognitive integration. Online intellectual virtues are incompatible with a popular conception of extended minds proposed by Andy Clark and David Chalmers . I suggest that if we want to hold on to both a conception of online intellectual virtues and some conception of the extended mind, we have to accept a more gradual theory of cognitive integration along the lines of second-wave theories of the extended mind. (shrink)

This paper addresses a theory of intergenerational justice that we refer to as “needs-based sufficientarianism”. According to needs-based sufficientarianism, the present generation ought to enable future generations to meet their basic needs — for example, their needs for drinkable water, food and health care. Our aim is to explain and defend this theory in a programmatic way. First, we introduce what we regard as the most plausible variant of needs-based sufficientarianism. Then we argue that this variant is superior to several (...) alternative ways of thinking about intergenerational justice. In particular, we defend basic needs as the currency of intergenerational justice and sufficiency as its principle. Our arguments for these claims are neither fully comprehensive nor fully conclusive. Yet, we hope that they suffice to show that needs-based sufficientarianism is a major contender, with significant pro tanto advantages over other views. (shrink)

Ethical statements and position papers on genome editing often refer to “the public” that should get involved, and a public discussion that should take place. It is not self-evident what this reference to the public means and why such a public engagement should take place. This chapter explores the concept of the public as discussed in key position papers on genome editing and puts it into relationship with the notion of the public in political theory. The fuzzy notion of the (...) public is presented in these statements on genome editing as a tool to solve problems and to allow for hitherto unheard points of view to be considered. It is sometimes understood as a general tool for reciprocal education and social self-determination. Other times still it is used in an instrumental way to gain public support and foster an environment friendly to research and innovation. There is disagreement about the aims, the reason, and the norms guiding public discussion and the possibility of a neutral form of communication. Last but not least awareness is required for the way the public debate is framed by the very use of “genome” and “editing” rather than other concepts. (shrink)

Tractatus 4.024 inspired the dominant semantics of our time: truth-conditional semantics. Such semantics is focused on possible worlds: the content of p is the set of worlds where p is true. It has become increasingly clear that such an account is, at best, defective: we need an ‘independent factor in meaning, constrained but not determined by truth-conditions’ (Yablo 2014, p. 2), because sentences can be differently true at the same possible worlds. I suggest a missing comment which, had it been (...) included in the Tractatus, would have helped semantics get this right from the start. This is my 4.0241: ‘Knowing what is the case if a sentence is true is knowing its ways of being true’: knowing a sentence’s truth possibilities and what we now call its topic, or subject matter. I show that the famous ‘fundamental thought’ that ‘the “logical constants” do not represent’ (4.0312) can be understood in terms of ways-based views of meaning. Such views also help with puzzling claims like 5.122: ‘If p follows from q, the sense of “p” is contained in the that of “q”’, which are compatible with a conception of entailment combining truth-preservation with the preservation of topicality, or of ways of being true. (shrink)

Fictionalists maintain that possible worlds, numbers or composite objects exist only according to theories which are useful but false. Hale, Divers and Woodward have provided arguments which threaten to show that fictionalists must be prepared to regard the theories in question as contingently, rather than necessarily, false. If warranted, this conclusion would significantly limit the appeal of the fictionalist strategy rendering it unavailable to anyone antecedently convinced that mathematics and metaphysics concern non-contingent matters. I try to show that their arguments (...) can be resisted by developing and defending a strategy suggested by Rosen, Nolan and Dorr, according to which the fiction-operator is to be analysed in terms of a counterfactual that admits of non-trival truth-values even when the antecedent is impossible. (shrink)

Groups can be epistemically vicious just like individuals. And just like individuals, groups sometimes want to do something about their vices. They want to change. However, intentionally combating one’s own vices seems impossible without detecting those vices first. Self-knowledge seems to provide a first step towards changing one’s own epistemic vices. I argue that groups can acquire self-knowledge about their epistemic vices and I propose an account of such collective self-knowledge. I suggest that collective self-knowledge of vices is partially based (...) on evidence that a group can generate by performing internal promptings. Whereas these promptings are done mentally in individual self-knowledge, these promptings are done by interactions of group members in the collective case. The group can then acquire inferential self-knowledge of their vices based on the evidence generated by the interactions within the group. Groups thereby bring themselves into a position from which they can combat and change those vices intentionally. (shrink)

In this paper, we explore an under-investigated question concerning the class of formal models that aim at providing normative guidance. We call such models normative models. In particular, we examine the question of how normative models can successfully exert normative guidance. First, we highlight the absence of a discussion of this question – which is surprising given the extensive debate about the success conditions of descriptive models – and motivate its importance. Second, we introduce and discuss two potential accounts of (...) the success conditions of normative models. Our tentative conclusion is that the second account is more promising. (shrink)

Introduction and translation of “The Four Phases of Philosophy” by Franz Brentano.

Linguistic theories often suffer from the dilemma that their explanatory power is based on extra-linguistic assumptions. The book delineates the essence of linguistic theory and linguistic explanation and, in doing so, proposes a solution to the dilemma. Simultaneously, the book is one of the first attempts to profile the philosophy of linguistics as a distinct sub-discipline of the contemporary philosophy of science.

Scholars disagree about the plausibility of preference purification. Some see it as a familiar phenomenon. Others denounce it as conceptually incoherent, postulating that it relies on the psychologically implausible assumption of an inner rational agent. I argue that different notions of rationality can be leveraged to advance the debate: procedural rationality and structural rationality. I explicate how structural rationality, in contrast to procedural rationality, allows us to offer an account of the guiding idea behind preference purification that avoids inner rational (...) agents. Afterward, I address two pressing challenges against preference purification that emerge under the structural rationality account. (shrink)

Subverting a once widely held Quinean paradigm, there is a growing consensus among philosophers of logic that higher-order quantifiers (which bind variables in the syntactic position of predicates and sentences) are a perfectly legitimate and useful instrument in the logico-philosophical toolbox, while neither being reducible to nor fully explicable in terms of first-order quantifiers (which bind variables in singular term position). This article discusses the impact of this quantificational paradigm shift on metaphysics, focussing on theories of properties, propositions, and identity, (...) as well as on the metaphysics of modality. (shrink)

The idea that particular legal institutions are artifacts is not new. However, the idea that the “law” or “legal system” is itself an artifact has seldom been directly put forward, due perhaps to the ambiguities surrounding philosophical inquiries into law. Nevertheless, such an idea has recently been invoked more often, though not always developed in detail in terms of what the characterization of the “law” or “legal system” as an artifact entails ontologically, and what consequences, if any, this has for (...) philosophical accounts of law. As a result, the primary aim of this paper is to attempt an inquiry into what the claim that “law” by its nature or character is an artifact entails, and what an artifact theory of law might look like. (shrink)

This chapter discusses a problematic relation between user-friendly design and manipulation. Some specific features of the design of a website can make it a more or less potent tool for manipulation. In particular, features that can be summed up as creating a user-friendly experience are also manipulation-friendly. The ease of using a website also makes it easier to be manipulated via the website. The chapter provides an argument that this can be explained as a less intellectually virtuous engagement with websites (...) that are more user-friendly. It is simply more difficult to mobilize suitable intellectual virtues when the website is quick and easy to use. For instance, when Google Search presents search results quickly and easily users become less intellectually cautious and independent than they ought to be. The chapter discusses a mechanism that links user-friendly design to an overly trusting attitude towards a website that leads to this intellectually careless behaviour. This link is support with empirical evidence based on processing fluency effects. (shrink)

Functionalism about kinds is still the dominant style of thought in the special sciences, like economics, psychology, and biology. Generally construed, functionalism is the view that states or processes can be individuated based on what role they play rather than what they are constituted of or realized by. Recently, Weiskopf has posited a reformulation of functionalism on the model-based approach to explanation. We refer to this reformulation as ‘new functionalism’. In this paper, we seek to defend new functionalism and to (...) recast it in light of the concrete explanatory aims of the special sciences. In particular, we argue that the assessment of the explanatory legitimacy of a functional kind needs to take into account the explanatory purpose of the model in which the functional kind is employed. We aim at demonstrating this by appealing to model-based explanations from the social and behavioral sciences. Specifically, we focus on preferences and signals as functional kinds. Our argument is intended to have the double impact of deflecting criticisms against new functionalism from the perspective of mechanistic decomposition while also expanding the scope of new functionalism to encompass the social and behavioral sciences. (shrink)

Joint acceptance accounts of group belief hold that groups can form a belief in virtue of the group members jointly accepting a proposition. Recently, Jennifer Lackey (2020, 2021) proposed a challenge to these accounts. If group beliefs can be based on joint acceptance, then it seems difficult to account for all instances of a group telling a lie. Given that groups can and do lie, our accounts of group belief better not result in us misidentifying some group lies as normal (...) assertions. I argue that Lackey’s argument is not decisive. The cases she proposes as challenges for joint acceptance accounts can be dealt with in the joint acceptance framework. I present two different readings of Lackey’s central case, showing that in both readings Lackey’s example of a problematic group lie should not be identified as a lie, but rather as an epistemic mistake by the group. What kind of mistake the group makes depends on the exact reading of Lackey’s case, but either way the group is not telling a lie. (shrink)

The role of artificial intelligence (AI) in organizations has fundamentally changed from performing routine tasks to supervising human employees. While prior studies focused on normative perceptions of such AI supervisors, employees’ behavioral reactions towards them remained largely unexplored. We draw from theories on AI aversion and appreciation to tackle the ambiguity within this field and investigate if and why employees might adhere to unethical instructions either from a human or an AI supervisor. In addition, we identify employee characteristics affecting this (...) relationship. To inform this debate, we conducted four experiments (total N = 1701) and used two state-of-the-art machine learning algorithms (causal forest and transformers). We consistently find that employees adhere less to unethical instructions from an AI than a human supervisor. Further, individual characteristics such as the tendency to comply without dissent or age constitute important boundary conditions. In addition, Study 1 identified that the perceived mind of the supervisors serves as an explanatory mechanism. We generate further insights on this mediator via experimental manipulations in two pre-registered studies by manipulating mind between two AI (Study 2) and two human supervisors (Study 3). In (pre-registered) Study 4, we replicate the resistance to unethical instructions from AI supervisors in an incentivized experimental setting. Our research generates insights into the ‘black box’ of human behavior toward AI supervisors, particularly in the moral domain, and showcases how organizational researchers can use machine learning methods as powerful tools to complement experimental research for the generation of more fine-grained insights. (shrink)

This paper discusses the nature of, problems for, and benefits delivered by fictionalist strategies in metaphysics.

I present a formal theory of the logic and aboutness of imagination. Aboutness is understood as the relation between meaningful items and what they concern, as per Yablo and Fine’s works on the notion. Imagination is understood as per Chalmers’ positive conceivability: the intentional state of a subject who conceives that p by imagining a situation—a configuration of objects and properties—verifying p. So far aboutness theory has been developed mainly for linguistic representation, but it is natural to extend it to (...) intentional states. The proposed framework combines a modal semantics with a mereology of contents: imagination operators are understood as variably strict quantifiers over worlds with a content-preservation constraint. (shrink)

When economists perform experiments, they do so typically in one of two traditions: cognitive psychology experiments in the heuristics and biases tradition (H&B-experiments) and experimental economics in the tradition of Vernon Smith. What sets these two traditions apart? In this paper, I offer a novel conceptualization of their pervasive disagreements. Focusing on how each camp approaches preferences, one of the most fundamental concepts in economics, I argue that experimental economics can be reconstructed as holding that the constituents of preferences can (...) be partially located in agents’ environments, while H&B-experiments implicitly assume that the constituents of preferences are entirely located within agents’ bodies. The paper (i) outlines how my reconstruction can account for the disagreement between the two paradigms, (ii) defends the plausibility of this reconstruction, and (iii) highlights its implications for the debate about the nature of preferences in economics. (shrink)

Collecting human similarity judgments is instrumental to measuring and modeling neurocognitive representations and has been made more efficient by the multi-arrangement task. While this task has been tested for collecting semantic similarity judgments, it is unclear whether it also lends itself to phonological and orthographic similarity judgments of words. We have extended the task to include these lexical modalities and compared the results between modalities and against computational models. We find that similarity judgments can be collected for all three modalities, (...) although word forms were considered more difficult to sort and resulted in less consistent inter- and intra-rater agreement than semantics. For all three modalities we can construct stable group-level representational similarity matrices. However, these do not capture significant idiosyncratic similarity information unique to each participant. We discuss the potential underlying causes for differences between modalities and their effect on the application of the multi-arrangement task. (shrink)

The distribution of the focus particle even is constrained: if it is adjoined at surface structure to an expression that is entailed by its focus alternatives, as in even once, it must be appropriately embedded to be acceptable. This paper focuses on the context-dependent distribution of such occurrences of even in the scope of non-monotone quantifiers. We show that it is explained on the assumption that even can move at LF Syntax and semantics, 1979). The analysis is subsequently extended to (...) occurrences of negative polarity items in these environments, which mirror the abovementioned distribution of even and which invalidate standard characterizations of NPI licensing conditions in terms of downward-entailingness. The idea behind the extension is that NPIs denote weak elements that are associates of covert even. The paper concludes by discussing two comprehensive theories of NPI licensing and how our proposal relates to them. (shrink)

We investigate the determinants of decision rights transfer and its effects on the motivation of an agent. The study is based on a laboratory experiment conducted on 130 subjects playing an innovative principal–agent game. Interestingly, the results show that agents do not favour a delegation and a decision is considered rather burdensome. Although the experiment could not give support for the behavioural hypothesis of higher effort provided by participants who receive choice subsequently, the survey illuminates the interaction between delegation motives, (...) effort motivators, goals and other perceptions of the agents. (shrink)

Hybrid contingentism combines first-order contingentism, the view that it is contingent what individuals there are, with higher-order necessitism, the view that it is non-contingent what properties and propositions there are (where these are conceived as entities in the range of appropriate higher-order quantifiers). This combination of views avoids the most delicate problems afflicting alternative contingentist positions while preserving the central contingentist claim that ordinary, concrete entities exist contingently. Despite these attractive features, hybrid contingentism is usually faced with rejection. The main (...) reason for this is an objection that crucially involves haecceitistic properties, properties such as being identical to Plato or being identical to Aristotle. The objection alleges that by accepting the necessary existence of such haecceities, hybrid contingentists incur an explanatory commitment that they are unable to discharge, namely that of explaining how it is that certain haecceities ‘lock onto’ their target individuals even when those individuals are absent. To defend hybrid contingentism against this charge, I first clarify the haecceities objection in several respects and consider, in particular, what notion of explanation the objection is operating with. After arguing that it can be fruitfully understood as a challenge to provide metaphysical grounds for certain haecceity facts, I develop a contingentist response to the objection that draws on recent work on the connection between ground and essence. (shrink)

Traditionally, the investigation of truth has been anchored in a priori reasoning. Cognitive science deviates from this tradition by adding empirical data on how people understand and use concepts. Building on psychophysics and machine learning methods, we introduce conceptual scaling, an approach to map people's understanding of abstract concepts. This approach, allows computing participant-specific conceptual maps from obtained ordinal comparison data, thereby quantifying perceived similarities among abstract concepts. Using this approach, we investigated individual's alignment with philosophical theories on truth and (...) the predictive capacity of conceptual maps. The obtained results indicated that, while people's understanding of truth is multifaceted and encapsulates notions of coherence and authenticity, alignment is best for the correspondence theory of truth. Furthermore, conceptual maps allowed predicting individual outcomes with an accuracy of roughly 70%. This research demonstrates that conceptual scaling offers accurate descriptions of individual's understanding of abstract concepts, behavioral predictions, and quantification of alignment with theoretical perspectives. (shrink)

Desire-satisfaction theories about welfare come in two main varieties: unrestricted and restricted. Both varieties hold that a person's welfare is determined entirely by the satisfactions and frustrations of his desires. But while the restricted theories count only some of a person’s desires as relevant to his well-being, the unrestricted theories count all of his desires as relevant. Because unrestricted theories count all desires as relevant they are vulnerable to a wide variety of counterexamples involving desires that seem obviously irrelevant. Derek (...) Parfit offers a well-known example involving a stranger afflicted with what seems to be a fatal disease. Similar examples are offered by Thomas Scanlon, James Griffin, Shelly Kagan, and others. In this paper I defend a simple unrestricted desire-based theory of welfare from the claim that some of our desires are irrelevant to how well our lives go. I begin by introducing the theory I aim to defend. I then formulate the Irrelevant-Desires Problem and reject a few rationales for its key premise. I then consider and reject a few flawed responses to the problem. I finally offer an obvious but widely overlooked response: I bite the bullet. My overall goal is to dissuade those sympathetic to a desire-based approach to welfare from rejecting unrestricted forms of desire satisfactionism simply because some desires may seem irrelevant to how well our lives go. (shrink)

We give a review and critique of jury theorems from a social-epistemology perspective, covering Condorcet’s (1785) classic theorem and several later refinements and departures. We assess the plausibility of the conclusions and premises featuring in jury theorems and evaluate the potential of such theorems to serve as formal arguments for the ‘wisdom of crowds’. In particular, we argue (i) that there is a fundamental tension between voters’ independence and voters’ competence, hence between the two premises of most jury theorems; (ii) (...) that the (asymptotic) conclusion that ‘huge groups are infallible’, reached by many jury theorems, is an artifact of unjustified premises; and (iii) that the (nonasymptotic) conclusion that ‘larger groups are more reliable’, also reached by many jury theorems, is not an artifact and should be regarded as the more adequate formal rendition of the ‘wisdom of crowds’. (shrink)

This paper investigates the connection between two recent trends in philosophy: higher-orderism and conceptual engineering. Higher-orderists use higher-order quantifiers (in particular quantifiers binding variables that occupy the syntactic positions of predicates) to express certain key metaphysical doctrines, such as the claim that there are properties. I argue that, on a natural construal, the higher-orderist approach involves an engineering project concerning, among others, the concept of existence. I distinguish between a modest construal of this project, on which it aims at engineering (...) higher-order analogues of the familiar notion of first-order existence, and an ambitious construal, on which it additionally aims at engineering a broadened notion of existence that subsumes first-order and higher-order existence. After identifying a substantial problem for the ambitious project, I investigate a possible response which is based on adopting a cumulative type theory as the background higher-order logic. While effective against the problem at hand, this strategy turns out to undermine a major reason to embrace higher-orderism in the first place, namely the idea that higher-orderism dissolves a range of otherwise intractable debates in metaphysics. Higher-orderists are therefore best advised to pursue their engineering project on the modest variant and against the background of standard type theory. (shrink)

Machine intelligence already helps medical staff with a number of tasks. Ethical decision-making, however, has not been handed over to computers. In this proof-of-concept study, we show how an algorithm based on Beauchamp and Childress’ prima-facie principles could be employed to advise on a range of moral dilemma situations that occur in medical institutions. We explain why we chose fuzzy cognitive maps to set up the advisory system and how we utilized machine learning to train it. We report on the (...) difficult task of operationalizing the principles of beneficence, non-maleficence and patient autonomy, and describe how we selected suitable input parameters that we extracted from a training dataset of clinical cases. The first performance results are promising, but an algorithmic approach to ethics also comes with several weaknesses and limitations. Should one really entrust the sensitive domain of clinical ethics to machine intelligence? (shrink)

By focusing on the nineteenth-century debate between William Whewell and Augustus De Morgan on the nature and scope of scientific method and induction, this article captures an important episode in the history of Baconianism. More specifically, it sheds new light on the social and intellectual construction of Francis Bacon as an emblem of modern science and on British Baconianism as part of the creation of a vision of the modern enterprise. A critic of Whewell’s renovated Baconianism and an advocate of (...) an alternative anti-Baconian (or pro-Newtonian) view of science, De Morgan is presented for the first time as a philosopher of science (or metascientist), one who pioneered the application of probability theory to scientific reasoning. (shrink)

The acceptability of _any_-DPs in existential modal sentences presents a challenge for theories of NPI licensing: existential modal sentences appear to differ substantially from other environments in which _any_-DPs are acceptable (in particular, they lack a downward-entailing operator). One approach to this challenge has been to, first, take _any_-DPs to be subject to an environment-based downward-entailingness condition—they have to occur in an environment that is Strawson downward-entailing with respect to their domain (cf. Kadmon and Landman 1993 )—and, second, to derive (...) such an environment in existential modal sentences by means of exhaustification (e.g., Fox 2007 ). This note presents new evidence for such a two-layered approach (cf. Crnič 2017, 2019 ). The evidence comes from a striking contrast in the behavior of singular vs. plural _any_-DPs in existential modal sentences. The paper concludes by charting some relations between _any_-DPs and other polarity items. (shrink)

My aim in this paper is to argue that the recent philosophical defenses of revealed preference theory do not withstand scrutiny. Towards this aim, I will first outline revealed preference theory. I will then briefly present the two most common arguments that the received view offers against it. Afterwards, I will outline three argumentative strategies for rehabilitating revealed preference theory, and successively rebut each of them.

ABSTRACT This essay examines the exhibition of dinosaurs at the American Museum of Natural History during the first two decades of the twentieth century. Dinosaurs provide an especially illuminating lens through which to view the history of museum display practices for two reasons: they made for remarkably spectacular exhibits; and they rested on contested theories about the anatomy, life history, and behavior of long-extinct animals to which curators had no direct observational access. The American Museum sought to capitalize on the (...) popularity of dinosaurs while mitigating the risks of mounting an overtly speculative display by fashioning them into a kind of mixed-media installation made of several elements, including fossilized bone, shellac, iron, and plaster. The resulting sculptures provided visitors with a vivid and lifelike imaginative experience. At the same time, curators, who were anxious to downplay the speculative nature of mounted dinosaurs, drew systematic attention to the material connection that tied individual pieces of fossilized bone to the actual past. Freestanding dinosaurs can therefore be read to have functioned as iconic sculptures that self-consciously advertised their indexical content. (shrink)