Berikut ini diperkenalkan tiga buku yang ditulis oleh para dosen Sekolah Tinggi Filsafat dan Teologi Widya Sasana di Malang tentang bagaimana Gereja Katolik perlu menempatkan diri dalam ruang publik Indonesia. Fokus buku pertama, tulisan Prof. Dr. Armada Riyanto (2014), adalah ajaran sosial Gereja Katolik, jadi ajaran mengenai bagaimana Gereja Katolik memahami panggilannya dalam masyarakat yang sekaligus menjadi ruang publiknya. Sepintas alur buku ini dapat mem- bingungkan karena penulis suka melancong ke pelbagai bidang sam- pingan, apalagi ia tidak menjelaskan susunan bukunya. (...) Namun kekaya- an buku ini justru terletak dalam luasnya acuan, penjelasan pelbagai latar belakang, serta perhatian pada konteks-konteks ajaran sosial Gereja yang diangkat penulis. Dengan demikian pembaca dibantu dalam mencari bagaimana umat Katolik Indonesia dapat memberikan sum- bangannya bagi bangsanya dalam segala pergulatannya. Bagian kedua, mulai dari bab ke-10, memasuki situasi umat Katolik Indonesia sebagai minoritas yang sepertinya masih “kurang memiliki” (187). Bertolak dari catatan bahwa waktu Congregatio Missionis (Romo-romo CM) mengam-bil alih wilayah Jawa Timur dari romo-romo Yesuit hanya ada 40 umat Katolik Jawa tercatat (hal. 203), bab 11 menjelaskan kesulitan yang dialami Gereja Katolik sejak dari permulaan abad ke-19 dalam bergiat di Hindia Belanda. Namun kemudian dijelaskan bagaimana orang Katolik Jawa, di antara- nya Pak Kasimo, sebelum Kemerdekaan sudah berjuang sebagai nasionalis Indonesia tulen. Bagian ketiga, dimulai dari bab 12, membahas sifat dialogal ajaran sosial Gereja dalam pelbagai dimensi. Bahwa iman dan teologi Gereja secara hakiki bersifat dialogal merupakan kesadaran teologis (dan sosiologis) baru. Daripada hanya berpegang teguh pada suatu ajaran yang sudah membatu menjadi tradisi, lalu dibawa begitu saja ke dalam dunia, Gereja menyadari bahwa iman maupun teologinya selalu bergerak dalam medan masyarakat di mana Gereja berhadapan dengan segala macam pemikiran dan tanta-ngan. Dengan sifat dialogal dimaksud bahwa iman dan teologi Gereja mau tak mau terwujud dalam menghadapi tantangan-tantangan itu. Kekuatan buku Prof. Armada ini adalah bahwa ia menempatkan ajaran sosial Gereja yang pokok-pokoknya sudah sering diuraikan ke dalam pelbagai konteks, dengan implikasi-implikasi dan acuan pada pelbagai pengalaman Gereja. Pembaca menemukan banyak petunjuk bagaimana ajaran sosial Gereja Katolik dapat menjadi inspirasi bagi umat Katolik Indonesia. Ada juga beberapa kelemahan. Tidak ada daftar nama. Dan barangkali cakupan uraiannya terlalu luas. Misalnya uraian panjang lebar tentang paham Platon dan Aristoteles tentang keadilan sebenarnya kurang relevan, begitu pula uraian tentang perkembangan pemikiran filosofis tentang demokrasi. Padahal pertanyaan sangat relevan, yang muncul di banyak negara, bagaimana sebuah minoritas berpartisipasi dalam sistem demokrasi tidak didiskusilan. Mengapa fungsi suatu Partai Katolik di Indonesia tidak diangkat, padahal seku- rang-kurangnya sudah tiga kali menjadi debat besar dan panas dalam umat Katolik Indonesia: 1960 di zaman demokrasi terpimpin, 1971 sesudah pemilihan umum pertama di bawah presiden Suharto, dan 1999 di masa reformasi. Betul, persepsi “kemiskinan struktural” dibuka dengan Rerum Novarum (h. 24), tetapi istilah itu sendiri tidak ditemukan di dalamnya, melainkan berasal dari teologi pembebasan. Karena penulis menganggap “pluralisme” tak punya arti di luar “pluralitas,” penulis tidak masuk ke dalam kontroversi tajam tentang pluralisme di Indone- sia. Fatwa MUI tentang pluralisme tidak didiskusi-kan. Uraian panjang tentang pendidikan Katolik yang sangat optimis tinggal normatif. Padahal dalam kenyataan Gereja Katolik, juga di Indonesia, biasanya justru mempertahankan pegangan eksklusif atas pendidikan. Dalam kaitan ini seharusnya penolakan UU Sisdiknas — dengan keharusan memberikan pelajaran agama kepada para siswa sesuai dengan agama mereka — oleh sebagian besar penanggap Katolik didiskusikan. Namun kekurangan-kekurangan ini tidak menghilangkan bahwa buku ini amat memperkaya pustaka Katolik berbahasa Indonesia tentang panggilan Gereja, juga panggilan Gereja Indonesia, dalam masyarakat (Franz Magnis-Suseno, Guru Besar Ilmu Filsafat Emeritus, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta). (shrink)

Buku relatif kecil F. Budi Hardiman, dosen di Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkarta, di Jakarta, ini merupakan sumbangan penting bagi pustaka berbahasa Indonesia tentang hak-hak asasi manusia. Bahkan, setahu peninjau buku ini, cara penulis mendekati hal hak-hak asasi manusia dalam pustaka berbahasa Jerman dan Inggris pun masih dicari. Kekhasan buku ini adalah bahwa Budi Hardiman membahas hak-hak asasi manusia dengan mendiskusikan enam kontroversi paling utama di sekitarnya, yaitu (1) kritik Hannah Arendt terhadap klaim universalitas hak-hak asasi manusia dari sudut republikanisme; (2) (...) polemik dari sudut teologi Islam; (3) tantangan dari sudut multikulturalisme; (4) hak-hak asasi manusia berhadapan dengan nilai-nilai Asia; (5) tuntutan agar deklarasi hak-hak asasi manusia dilengkapi oleh daftar kewajiban-kewajiban asasi; dan (6) pertanyaan mengapa dalam budaya-budaya Indonesia “peradaban hak-hak asasi manusia sulit terwujud.” Diskursus ini bukan hanya memiliki relevansi teoretis tinggi, tetapi juga langsung relevan di Indonesia. Budi Hardiman bertolak dari tesis “bahwa ide, motif atau pun intensi dasar yg mendorong praksis hak-hak asasi manusia adalah ’tuntutan universal’ untuk melindungi manusia dari pengalaman-pengalaman negatif dalam modernitas” (hlm. 18). Tesis ini langsung mengoreksi sebuah salah paham serius yang juga merancukan debat dalam BPUPKI pada Juli 1945: Bahwa hak-hak asasi manusia merupakan produk khas liberalisme untuk mengamankan kebebasan maksimal individu terhadap komunitas; jadi bahwa hak-hak asasi manusia merupakan wahana individualisme dan ekspresi sikap egois di mana individu seakan-akan hanya mau menjamin hak-haknya sendiri. Tetapi bukan itulah maksud inti hak-hak asasi manusia. Hak-hak asasi manusia merupakan jawaban terhadap kondisi terancam dan terhina manusia berhadapan dengan kekuatan-kekuatan raksasa modernitas. Hak-hak asasi manusia mau menjamin keutuhan mereka yang tidak berdaya untuk membela diri sendiri. Karena itu, pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia menjadi bukti dan tolok ukur tanggung jawab sosial dalam suatu masyarakat................. Faktor kelima adalah agama. Agama sebenarnya memiliki “intuisi kemanusian yang melampaui suku-suku dan bangsa” (hlm. 141), akan tetapi agama bisa juga membatasi intuisi itu pada warganya sendiri. Maka unsur kunci dalam tantangan hak-hak asasi manusia bagi teologi Islam yang dibahas dalam bab 2 adalah perluasan dari perspektif yang terbatas pada umatnya sendiri ke perspektif “manusia qua manusia” (hlm. 54). Makin wawasan dibatasi pada syariah, loncatan itu kelihatan sulit. Tetapi loncatan itu harus berani dilakukan agar kesulitan Islami dengan beberapa hak asasi manusia, misalnya hak pergantian agama atau larangan terhadap hukuman kejam, dapat diatasi. Tantangan multikulturalisme: menjadi pertanyaan bagaimana kalau terjadi pertentangan antara kekhasan suatu budaya, biasanya budaya minoritas, dengan tuntutan hak asasi manusia dibahas dalam bab 3. Buku Budi Hardiman ini perlu dibaca oleh semua yang prihatin dengan diskursus hak-hak asasi manusia di negara kita yang tetap masih klise dan sering kurang bermutu. Penegasan inti penulis, bahwa tujuan dan fungsi jaminan hak asasi manusia adalah perlindungan bagi mereka yang menderita, miskin dan tereksploitasi harus terus-menerus diangkat. Alih-alih jalan ke egoisme dan individualisme hak-hak asasi manusia merupakan bukti solidaritas suatu masyarakat dengan warga-warganya yang paling lemah. (Franz Magnis-Suseno, Program Pascasarjana, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta). (shrink)

Hermeneutika adalah ilmu tentang pemahaman. Mengapa pemahaman perlu ada ilmunya? Karena, sebagaimana kita tahu dari pengalaman sehari-hari, kita sering salah paham. Kita mendengar persis apa yang dikatakan orang lain, tetapi kita salah tangkap juga dan terjadi masalah. Hal yang sama berlaku bagi ekspresi-ekspresi manusia lain. Misalnya, ada monumen. Ambil batu-batuan di Stonehenge di Inggris yang diperkirakan sudah berumur ribuan tahun. Tentang maksud tiang-tiang batu itu para ahli tetap masih menerka-nerka. Tetapi seorang penduduk Jakarta, begitu melihat fotonya, langsung merasa tahu apa (...) yang dimaksud oleh orang-orang Inggris kuno itu: Tentu Stonehenge adalah percobaan pertama umat manusia untuk membangun kereta monorail, dan, sama dengan di Jakarta, mereka pun gagal. Mana yang benar? Masalahnya sederhana, tetapi pemecahannya tidak. Yang sederhana: kita semua sudah mempunyai pengertian-pengertian tertentu, misalnya, bahwa tiang batu ke atas merupakan calon tiang kereta mono-rail. Tetapi mereka yang membangunnya di Stonehenge barangkali punya pikiran sama sekali lain. Yang tidak sederhana: bagaimana kita yang sekarang dapat mengerti apa yang dimaksud manusia dengan sebuah monumen, padahal manusia itu sudah lama mati dan tidak dapat ditanyai lagi. Persoalan ini tentu tidak hanya mengenai monumen, melainkan menyangkut bagaimana ungkapan orang lain dapat dipahami sesuai dengan apa yang dia maksud terutama muncul apabila kita membaca sebuah teks. Kita mengira bahwa teks itu sudah jelas maksudnya, tetapi andaikata kita masih bisa bertanya pada penulis apa yang sebenarnya dia maksud dengan menulis teks itu, bisa juga maksudnya berbeda dari pra-anggapan kita.... Buku ini berakhir dengan suatu bab Penutup sepanjang 24 halaman yang merupakan semacam rangkuman. Fokus penutup amat aktual, yaitu masalah literalisme, paham bahwa sebuah teks suci harus dipahami secara harafiah tak boleh ditafsir-tafsir, serta hubungan-nya dengan fundamentalisme, radikalisme, ekstremisme agama, serta mengapa literalisme justru tidak setia terhadap teks yang dikatakan mau diikuti secara harafiah. Buku ini memberikan pengertian yang cukup lengkap, dalam bahasa yang mudah diikuti, kepada filosof pemula, tetapi juga bagi filosof kawakan, buku Budi Hardiman itu bisa sangat membantu. Buku ini terutama sangat penting bagi para teolog, ulama dan ahli Kitab Suci segala agama. (Franz Magnis-Suseno, Guru Besar Ilmu Filsafat Emeritus, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta). (shrink)

Dalam tradisi Kristiani gambaran tentang surga dan, terutama, neraka berlimpah. Dengan melukiskan keindahan surga dan, lebih lagi, kengerian api penyucian dan neraka para pengkhotbah pernah berusaha untuk mengarahkan umat ke hidup yang baik. Tetapi sekarang “hal-hal akhir” jarang dibicarakan dalam khotbah. Seakan-akan kurang njamani mengajukan pertanyaan tentang apa yang terjadi sesudah kematian. Padahal justru berhadapan dengan sikap acuh tak-acuh sebagian masyarakat tersekularisasi dengan ejekan dari sudut ateisme baru, baik orang beriman maupun mereka yang mencari justru mengajukan pertanyaan seperti: Apakah ada (...) hidup sesudah kematian? Apakah hakikat surga? Apakah betul Allah akan menyiksa para pendosa dalam neraka? Apakah barangkali neraka kosong? Dan apakah maksud serta dasar ajaran tentang api penyucian yang tidak dipercayai oleh Gereja-gereja Ortodoks dan Protestan? Kalau kita mencari informasi mendalam yang memungkinkan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, apabila kita tahu latar belakang religius dan budaya ajaran tentang “hal-hal akhir” itu serta apa yang dipikirkan oleh para teolog Kristiani paling mutakhir, kita akan merasa sangat terbantu oleh buku yang ditulis oleh Dr. Theol. Johanna Rahner, guru besar pada Fakultas Teologi Katolik Universitas Kassel, ini. Sayang, buku ini hanya tersedia dalam bahasa Jerman................................ Buku ini penting pada zaman di mana bagian hakiki setiap agama—apa yang akan terjadi dalam dan sesudah kematian—jarang diangkat. Kekuatan Johanna Rahner adalah bahwa ia membahas tema itu dari pelbagai sudut: dari sudut mitos-mitos dan agama-agama kuno, dari sudut Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dari sudut teologi serta pelbagai “ajaran” yang muncul selama 2000 tahun Gereja dan Kristianitas, sampai dengan teologi paling muthakhir yang membuka perspektif yang sangat baru dibandingkan dengan pengertian tradisional. Johanna Rahner sendiri merangkum maskud bukunya: “Tantangan menentukan eskatologi adalah sandungan kematian yang berkaitan dengan pertanyaan yang tak terbungkamkan tentang keadilan serta harapan tak terpuaskan agar kerinduan yang mengharapkan agar pada akhirnya semuanya menjadi baik jadi terpenuhi.” Yang tidak dibicarakan dalam buku ini adalah pertanyaan-pertanyaan tentang universalitas atau keterbatasan penyelamatan Ilahi. Juga tidak dibicarakan adalah pertanyaan yang kelihatannya merupakan dobrakan baru, yang beberapa tahun lalu muncul dalam suatu konferensi teologis di Vatikan, yaitu apakah anak kecil, anak yang mati sebelum dilahirkan, bisa masuk surga atau harus dianggap masuk ke dalam suatu limbus. Buku ini cocok bagi para teolog serta bagi setiap warga Kristianitas yang ingin memahami secara mendalam ajaran tradisional dan muthakir Gereja Katolik tentang ke mana kita akan pergi dalam kematian. (Franz Magnis-Suseno, Program Pascasarjana, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta). (shrink)

Buku ketiga (suntingan Alphonsus Tjatur Raharso dan Paulinus Yan Olla 2017) memuat 20 makalah dari Hari Studi tahun 2017 STFT Widya Sasana. Tulisan-tulisan ini semua mengangkat, dari pelbagai segi dan dengan cara-cara yang berbeda, tantangan-tantangan bagi umat Katolik yang berasal dari kenyataan bahwa umat Katolik adalah minoritas kecil dalam suatu bangsa yang amat majemuk. Atau, lebih tepat, dari kenya- taan bahwa saat ini kebhinekaan dan toleransi mengalami “ujian berat.” Tulisan-tulisan ini dibagi tiga.............................................................. Tiga tulisan terakhir kembali membahas kehadiran Gereja (Katolik) (...) di ruang publik. Sesudah berfokus pada bagaimana Gereja dalam lima abad pertamanya memastikan identitasnya dalam lingkungan budaya yang asing, Antonius Denny Firmatno, dengan meloncat 1400 tahun, me- nunjuk bagaimana Gereja pasca Vatikan II makin sadar bahwa ia berada di ruang publik, maka bahwa sangat penting Gereja memperlihatkan diri sesuai dengan identitasnya yang sebenarnya. Raymundus I Made Sudhiarsa membahas kecenderungan berbahaya agama-gama, termasuk Gereja, untuk mau mengamankan identitas mereka dengan menutup diri terhadap dunia luar. Tulisan bagus dan mendalam ini membahas hal identitas dan “parokialisme” (suatu catatan: sebenarnya istilah “parokialisme” tidak mengenai sikap teologis-ideologis-fanatik dsb., me- lainkan mengenai keterbatasan wawasan “alami,” jadi barangkali lebih baik diganti dengan “ketertutupan” saja), mekanisme kambing hitam serta penolakan terhadap perbedaan, perlunya bergerak dari alienasi ke kola- borasi. Pius Pandor menutup kumpulan tulisan ini dengan berfokus pada patologi ruang publik yang cenderung mendorong agama-agama ke arah fundamentalisme dan pembenaran kekerasan daripada membangun dialog dan toleransi. Kekuatan buku ini adalah kekayaan dan komplek- sitas sudut-sudut yang terangkat dalam membahas tantangan-tantangan yang harus dihadapi Gereja sebagai partisipan di ruang publik, serta bahwa pembaca dirangsang untuk berpikir sendiri (Franz Magnis- Suseno, Guru Besar Ilmu Filsafat Emeritus, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta). (shrink)

Buku kedua suntingan Raymundus Sudhiarsa dan Paulinus Yan Olla (2015) memuat duapuluh tulisan — sumbangan dosen-dosen STFT Widya Sasana pada hari Studi 2015 — yang berfokus pada dua dokumen tulisan kunci Paus Fransiskus: “Evangelii Gaudium” (2013) dan “Misericodiae Vultus” (2015). Hari Studi itu mengangkat pertanyaan bagaimana menjawab tantangan agar Gereja Indonesia menjadi “gem- bira dan berbelaskasih.” Tulisan-tulisan ini dibagi dalam empat kelom- pok: Tinjauan historis, tinjauan biblis, tinjauan filosofis dan sosio-kultural, dan tinjauan teologis-pastoral, disusul penutup. Saya membatasi diri pada beberapa (...) catatan saja. Dari empat tulisan “tinjauan historis” yang langsung sangat menarik adalah tulisan pertama (oleh Edison R. L. Tinambunan) tentang kenyataan bahwa kristianitas telah sampai ke Sumatra lebih dari seribu tahun lalu, dan dibawa terutama oleh kaum awam. Cukup menarik apa yang kemudian ditulis oleh Armada Riyanto tentang dua penulis sejarah Gereja Indonesia, Martinus Muskens dan Karel Steenbrink, disusul tulisan tentang Gereja di zaman pendudukan Jepang. Apa yang ditulis oleh Kristoforus Bala tentang peran devosi pada Ibu Maria dalam evangelisasi di Nusa Tenggara bagi banyak pembaca Indonesia barangkali masih baru. Dari empat tulisan “tinjauan biblis-teologis” dua mengenai Perjanjian Lama......................................................................... Dari tiga tulisan penutup yang pertama, dari Merry Teresa Sri Rejeki, menjelaskan dua dokumen yang menjadi fokus tulisan-tulisan jilid ini: “Evangelii Gaudium” dan “Misericordiae Vultus.” Seberikutnya Piet Go menjelaskan secara skematis mengapa iman Gerejani perlu “bergembira” dan “berbelas-kasih.” Buku ditutup dengan “Sukacitaku,” puisi St. Teresia dari Kanak-kanak Yesus. Sebagai kesimpulan: buku ini — meskipun ada beberapa kelemahan, terutama uraian-uraian teoretis yang agak berlebihan dan absennya perhatian pada sekian kontroversi baik dalam masyarakat maupun dalam Gereja berkaitan dengan hal- hal yang dibahas — amat kaya, mencerahkan dan bisa memperdalam pengertian tentang iman Gereja serta betapa penting dan perlu Gereja Indonesia mengikuti ajakan Paus Fransiskus untuk memancarkan kegembiraan dan belaskasihan Ilahi ke dalam masyarakat (Franz Magnis- Suseno, Guru Besar Ilmu Filsafat Emeritus, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta). (shrink)

Lima gagasan yang dapat mengubah Indonesia itu tentu Pancasila. Sebagaimana ditulis Jakob Oetama dalam kata pengantar buku Profesor Sastrapratedja, sudah sangat mendesak untuk mengaktualisasikan kembali Pancasila. Pancasila sudah lama berada dalam bahaya, bukan karena masih ada kekuatan politik yang mempersoalkannya, melainkan karena dukungan terhadap Pancasila cenderung menguapkan maknanya. Di masa Demokrasi Terpimpin Pancasila semakin dikesampingkan oleh semboyan-semboyan lain di mana yang paling tragis adalah NASAKOM. Di masa Orde Baru Pancasila dinyatakan sakti dan sesudahnya jutaan saudara dan saudari sebangsa dibunuh, dikucilkan, (...) dan dihancurkan eksistensinya; Pancasila menjadi payung salah satu kejahatan terbesar dalam sejarah umat manusia. Dan kemudian, melalui manipulasi, seperti dalam Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila, Pancasila di-jawa-kan—dalam pidatonya di Pekanbaru Suharto mengatakan bahwa untuk memahami Pancasila orang perlu tahu falsafah honocaroko—dan dibonsai menjadi anjuran untuk bersikap baik-baik, bebas bertanggungjawab di bawah naungan pemerintah. Pancasila bonsai itu diindoktrinasikan melalui kursus-kursus BP7 kepada masyarakat. Maka waktu Suharto meninggalkan tahta kekuasaannya, Pancasila seakan sudah masuk kotak, orang sepertinya malu berbicara mengenai Pancasila. Panggung ideologis yang kosong segera mulai diisi oleh ideologi-ideologi picik-agamis-eksklusivis yang betul-betul mau membersihkan Indonesia dari sisa Pancasila. Maka pada 2006 AIPI (Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia) menyerukan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar Pancasila kembali dijadikan acuan akhir eksplisit segala kebijakan kenegaraan. Karena itu, pemahaman kembali tentang arti Pancasila sangat mendesak. Itulah aktualitas buku Professor Sastrapratedja. Judulnya bukan sekedar kata keren. Sastrapratedja menunjukkan bahwa Pancasila bukan sebuah dokumen sejarah saja—seperti Declaration of Independence Amerika Serikat—atau sebuah pilar di atasnya bangsa Indonesia meneruskan perjalanannya. Sastrapratedja memperlihatkan bahwa Pancasila mempunyai gigi; artinya, Pancasila merupakan petunjuk tajam tentang kebijakan mana yang boleh dan tidak boleh diambil oleh negara yang mewujudkan bangsa Indonesia. Sastrapratedja menunjukkan dengan rinci bahwa kalau kita mengaku mendasarkan kehidupan bangsa pada lima sila Pancasila maka ada konsekuensinya. Ada kebijakan yang wajib diambil dan ada kebijakan yang wajib ditolak. Kalau negara kita mengikuti petunjuk Pancasila maka negara kita akan berubah. Buku ini terdiri dari dua puluh tiga makalah yang ditulis penulis dalam lima belas tahun terakhir. Bentuk itu menguntungkan karena pembaca tidak perlu membaca 393 halaman teks ini dari permulaan sampai akhir. Daftar isi yang cukup jelas, sebuah indeks nama dan sebuah indeks analitis rinci membantu pembaca untuk menemukan persis apa yang dicarinya. Sastrapratedja tentu tidak hanya membicarakan Pancasila. Di antara sekian masalah yang dibicarakan ada, misalnya, ”etika ilmu pengetahuan“—yang menurut Sastrapratedja memuat lima prinsip: harus menghormati martabat manusia sebagai pribadi, berpegang pada prinsip ”tidak merugikan,” terarah pada kesejahteraan bagi manusia dan masyarakat seluruhnya, pada pengurangan penderitaan, serta pada pemerataan hasil-hasilnya—, ”nasionalisme,“ ”jati diri manusia Indonesia,“ ”globalisasi“ dan tantangannya, pelbagai arti kata ”ideologi,“ ”etika politik,“ arti ”budaya politik,“ ”multikulturalisme,“ ”krisis modernitas“ sampai ”keamanan pangan“ sebagai tantangan etis........ Satu muatan Pancasila yang diangkat oleh Sastrapratedja adalah bahwa ”Pancasila menjadikan kehidupan masyarakat dan negara lebih manusiawi.” Mempancasilakan Indonesia berarti membuat bangsa Indonesia hidup bersama dengan lebih manusiawi. Hal itu eksplisit dituntut dalam sila kedua, tetapi memancar ke semua sila. Lebih manusiawi berarti penolakan terhadap kekerasan sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah. Pancasila mendorong untuk mengusahakan “penghalusan perasaan” dan “transformasi keagresifan” manusia Indonesia. Ketuhanan Yang Maha Esa memanusiakan manusia dengan mengajak menghormati perbedaan, mengakui identitas semua warga dan komunitas masyarakat, dan dengan menjamin kebebasan beragama dan ”toleransi” terhadap kemajemukan. Menjunjung tinggi Pancasila membawa kewajiban untuk menjamin hak-hak asasi manusia. Demokrasi membawa ”komitmen pada kesamaan.” Usaha mewujudkan keadilan sosial berakar dalam solidaritas. Bahwa Pancasila merupakan suatu etika politik, menurut Sastrapratedja, tidak berarti bahwa Pancasila tidak menyangkut sikap etis manusia Indonesia masing-masing. Pancasila dapat menjadi etika politik apabila nilai-nilai Pancasila dihayati oleh masyarakat masing-masing. Sesuai dengan lima silanya karakter manusia Pancasilais ditandai oleh lima kemampuan: kemampuan untuk menghargai perbedaan, untuk membawa diri secara manusiawi dan santun, untuk mencintai tanah airnya, untuk bersikap demokratis, serta bersikap adil dan solider. Pendidikan Pancasila dengan demikian adalah pendidikan yang mendukung perkembangan sikap-sikap Pancasilais itu. Sesuatu yang masih dapat dimasukkan ke dalam edisi berikut buku ”Lima Gagasan…” adalah tanggapan terhadap pelbagai paham tentang Pancasila yang selama ini muncul di Indonesia. Ada sebuah koreksi kecil. Catatan Delanty, yang dikutip Sastrapratedja, yang mengatakan bahwa Ayatullah Khomeini dulu menyebarkan gagasannya lewat internet (hlm. 85) tentu keliru. Waktu Khomeini di Paris—dan sampai ia meninggal dunia—belum ada internet. (Franz Magnis-Suseno, Guru Besar Ilmu Filsafat Emeritus, Sekolah Tinggi Filsafat, Driyarakra, Jakarta ). (shrink)

Belum begitu lama dua buah berita menggoncangkan dunia (astro-fisika). Yang pertama, CERN, Pusat penelitian atom di Geneva, yang dalam dua eksperimen berturut-turut menemukan bahwa neutrino (bagian mikro paling kecil) bergerak dengan kecepatan sedikit melampaui kecepatan cahaya. Yang kedua, pada minggu kedua Januari yang lalu pengamatan astronomis mutakhir menengarai bahwa dalam Bimasakti kita rata-rata setiap dari 10 milyar bintangnya mempunyai sekurang-kurangnya satu planet yang mirip dengan planet kita, bumi. Berita pertama begitu dahsyat sehingga para ahli fisika yang membuat eksperimen itu belum (...) mau mempercayainya, karena kalau amatan mereka betul, salah satu pilar fisika modern—teori relativitas khusus Einstein— runtuh. Sebuah revolusi baru dalam fisika. Salah satu implikasinya: kemungkinan menjalin komunikasi dengan extraterrestrial intelligence (ETI)—kalau ada—bertambah besar. Berita kedua lebih dahsyat lagi implikasinya. Sampai sekarang banyak astronom berpendapat bahwa probabilitas terjadinya planet dengan ciri-ciri seperti bumi adalah sedemikian kecil sehingga tidak mustahil kalau manusia merupakan satu-satunya makhluk berakal-budi di alam raya. Tetapi kalau di Bimasakti kita saja—satu di antara (diperkirakan) 1011 Bimasakti di seluruh alam raya—terdapat 10 milyar planet mirip bumi, adanya makhluk berakal budi di luar bumi (aliens) merupakan kemungkinan kuat. Dua penemuan ini mengangkat salah satu tantangan paling serius bagi teologi Kristiani: kalau ada makhluk berakal budi di tempat lain di alam raya, apa implikasinya bagi inti iman Kristiani, peristiwa Yesus Kristus? Apakah mereka juga perlu ditebus dari dosa? Dan kalau perlu, apakah karya penebusan Yesus juga berlaku bagi mereka? Kalau penyelamatan ilahi di planet-planet tidak berkaitan dengan Yesus Kristus, apa Yesus Kristus masih mempunyai relevansi universal dalam rencana penyelamatan ilahi? Pertanyaan-pertanyaan ini bukanlah pertanyaan iseng-iseng, melainkan menyangkut hakikat iman Kristiani. Persis masalah inilah yang dibahas oleh Armin Kreiner—guru besar teologi fundamental pada Fakultas Teologi Katolik Universitas München—dalam bukunya (yang, sayang, baru tersedia dalam bahasa Jerman). Buku ini membahas tantangan bagi teologi Kristiani andaikata ternyata selain manusia ada makhluk berakal budi lain di alam raya......................................... Apakah Kreiner berhasil menjawab pertanyaan-pertanyaan teologis berat yang diajukannya sendiri? Inti masalahnya adalah bagaimana dua keyakinan berikut dapat dipersatukan. Pertama, bahwa kalau ada ETI di alam raya, mereka tidak kurang dicintai oleh Allah dari pada manusia bumi dan karena itu inkarnasi ilahi tidak mungkin merupakan kejadian hanya di planet bumi. Kedua, bahwa dalam manusia Yesus Allah mewahyukan diri sendiri secara unik dengan makna penyelamatan universal. Dan hal itu perlu dijawab tanpa jatuh ke dalam pluralisme relativistik àla Knitter, Hick dan Schmidt-Leukel di mana Yesus hanyalah salah satu dari pewahyuan diri Allah yang pada hakikatnya semua sama derajatnya. Kiranya Kreiner berhasil merumuskan tantangan. Ia menunjukkan arah pemecahannya, tetapi ia belum memecahkannya. Bisa diteliti apakah pemecahan dapat dicari ke arah pemikiran baru tentang Pan-en-teisme sebagai pola yang lebih cocok untuk memahami hubungan antara Sang Pencipta dan ciptaan, sebagaimana akhir-akhir ini diangkat oleh beberapa teolog (Herderkorrespondenz Spezial 2-2011). Yang jelas, kemungkinan adanya aliens menghadapkan teologi Kristiani dengan tantangannya yang barangkali paling berat, yang sampai sekarang pernah dihadapinya. Sebagai catatan penutup, tetap benar bahwa probabilitas adanya ETI, melawan segala tulisan populer dan ilmiah (sampai sekarang), tetap minim! Probabilitas matematis bahwa di sebuah planet dengan kondisi-kondisi seperti bumi kita terjadi evolusi sampai ke kehidupan intelektual adalah kurang dari satu di antara 10100 (bdk. Erbrich, 1988, dll.). Kalaupun dalam setiap dari seluruh 1011 Bimasakti terdapat 10.000 planet mirip bumi, maka jumlah planet di alam raya yang kondisi-kondisinya mirip bumi adalah 1015. Jadi probabilitas adanya ETI tetap teramat rendah. Kemungkinan besar kita tidak pernah akan mengetahui apakah ada ETI. Selama itu pertimbangan-pertimbangan dramatis di atas bisa saja hanyalah sebuah permainan teologis, namun dengan daya tantang yang memang tinggi. (Franz Magnis-Suseno, Program Pascasarjana, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta). (shrink)

Leonhard Swidler, guru besar teologi Katolik di Universitas Temple di Philadephia dan pendiri Institute for Interreligious and Intercultural Dialogue, termasuk teolog Katolik Amerika Serikat sangat terkenal. Delapan tahun lalu ia menerbitkan buku yang pantas diperhatikan. Judulnya saja mengagetkan: Jesus was a Feminist. Namun kita tidak perlu berprasangka. Buku ini bukan salah satu dari pelbagai tulisan ideologis. Yang dimaksud Swidler dengan feminis Yesus seorang feminis sangat radikal (h. 33) adalah bahwa Yesus vigorously promoted the dignity and equality of women in the (...) midst of a very male-dominated society (ibid.). Swilder juga menyebut Yesus androgynous karena dalam kepribadiannya terdapat fusion and balance of so-called masculine and feminine psychological traits (h. 34). Seni Swidler adalah bahwa ia mengajak kita bersama membaca keempat injil dan, itulah kehebatannya, kita dibuat Swidler melihat sesuatu yang sebetulnya selalu kita baca, tetapi sekurang-kurangnya oleh penulis ini tidak diperhatikan (Swidler kadang-kadang sedikit menjemukan, karena ia membahas semua teks satu-satu dalam empat injil di mana perempuan muncul sehingga pengulangan tidak dapat dihindari). Swidler menunjukkan betapa tegas Yesus berdiri di pihak para perempuan, dan bahwa itu merupakan kontras keras terhadap sikap dalam lingkungan bangsa Yahudi, lingkungan Yesus sendiri, yang patriarkal. Feminisme Yesus menjadi mencolok karena sikap-sikap Yesus terhadap kaum perempuan berlawanan total dengan kebiasaan dan pandangan budaya Yahudi zaman itu, dan khususnya juga dengan sikap resmi pustaka Rabinistik. Suatu contoh ada di Lukas 36 50 (wanita pendosa yang mencuci kaki Yesus dengan tetes tangisannya): Ada Yesus yang begitu peka terhadap curahan hati perempuan itu dan ada sikap tak mengerti, bahkan tersinggung tamu-tamu lain. Dalam agama Yahudi jelas dan eksplisit perempuan diberi peran sekunder terhadap laki-laki, perempuan harus taat pada suami, ia tidak dapat menjadi saksi, dalam sinagoga ia harus diam. Atas latar belakang itu sikap Yesus terhadap perempuan, dan sikap keempat penginjil terhadap semua perempuan yang muncul, amat kontras.... Tulisan Swidler betul-betul sebuah pembuka mata. Artinya, sesuatu yang selama ini sudah selalu dibaca dalam injil, tetapi tidak diperhatikan, mendadak menjadi mencolok dan ternyata penting. Orang akan membaca Injil dengan mata baru. Ia menyadari suatu dimensi yang dalam seluruh ajaran dan spiritualitas Gereja tidak pernah diberi perhatian. Kesadaran akan patriarkat serta tuntutan agar harkat kemanusiaan perempuan diakui, sesuatu yang sejak pertengahan abad lalu diperjuangkan oleh feminisme, lahir dari luar Gereja. Justru karena itu keyakinan Swidler bahwa pengembalian martabat perempuan merupakan unsur amat penting dalam kabar gembira Yesus adalah begitu penting. Orang tidak perlu sependapat dengan Swidler dalam semua hal, tetapi penegasan bahwa bagi Yesus pengakuan terhadap martabat perempuan yang tak kalah dengan martabat laki-laki merupakan tantangan yang wajib diperhatikan oleh setiap teolog. Sudah waktunya bahwa hampir 2000 tahun kebutaan Gereja terhadap dimensi feminis dalam pewartaan Yesus diakhiri. Sebagai catatan akhir: Swidler tidak memasuki pertanyaan ten-tang apakah Gereja berhak menahbiskan perempuan menjadi imam dan uskup. Tetapi ia menyinggungnya. Menurutnya implikasi dari sikap Yesus terhadap perempuan maupun cerminan sikap itu dalam tulisan empat penginjil adalah bahwa penolakan terhadap penahbisan perem-puan tidak dapat mendasarkan diri pada suatu ajaran Yesus. Alasan mengapa masalah imamat perempuan tidak muncul lebih jelas dalam Perjanjian Baru adalah bahwa tatanan hirarkis pimpinan Gereja menurut slagorde uskup, imam dan diakon baru menjadi baku sejak akhir abad ke-2 dan pada waktu itu nada feminis maklumat Yesus sudah tenggelam dalam prasangka budaya patriarkal umat Kristiani. (Franz Magnis-Suseno, Guru Besar Ilmu Filsafat Emeritus, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Jakarta). (shrink)

Buku berjudul Franz Magnis Suseno: Sosok dan Pemikirannya, berisi tiga belas artikel yang terdiri dari empat artikel mengenai sosok Franz Magnis-Suseno, lima artikel mengenai pemikiran Magnis, dan empat artikel sebagai catatan, ditulis oleh beliau-beliau yang tidak diragukan lagi profesionalisme mereka. Baiklah kini dimulai dengan mengulas dahulu lima pokok pemikiran yang secara singkat dapat disebut secara tematis: 1) tentang Pancasila, 2) tentang Etika Dialog, 3) tentang sosok agama modern, 4) tentang menalar Tuhan dari dunia, 5) tentang pendekatan ilmiah sesuai (...) teori multijagat dan celah kuantum bagi Tuhan. Ternyata urutan pengulasan tidak sesuai dengan urutan dalam buku, agak mengalami perubahan karena pertimbangan tematik yang runtut.... Komaruddin Hidayat menyebut Magnis sebagai pejuang moral dan pembela hak azasi manusia. Bukankah kekuatan agama menjadi sumber moral dan penggerak masyarakat dalam bidang pendidikan, ekonomi dan lingkungan hidup demi timbulnya kelas menengah yang mandiri? Anjurannya sebaiknya ormas-ormas agama mengambil jarak dari per- mainan politik praktis, dan tidak menjadi bagian birokrasi dan politisi Lele yang sangat menikmati kondisi air keruh yang berlumpur. Kami ingat pepatah memancing di air keruh. Salah satu pemakalah F. Budi Hardiman menyebutkan bahwa Magnis tidak menempuh spiritualitas jalan mistik, meskipun mengawali pengalaman hidup intelektual di Indonesia lewat etika Jawa dan mau tidak mau berurusan dengan wayang, tetapi lebih wayang purwa terkait dengan kejawen atau kebatinan. Pada makalah perihal Etika Dialog pula disebutkan oleh Budi Hardiman bahwa di Indonesia ada jalan lain untuk mengupayakan titik temu agama-agama, yaitu jalan mistik. Memang bila dikembalikan pada bentuk bentuk spiritualitas, spiritualitas mistik yang tidak menjadi pilihan, lebih pada spiritualitas religius, kosmik dan humanistik. Ini merupakan catatan pada ulasan Sudiarja. Kini pemakalah pertama yang disebut terakhir ialah Al. Andang L Binawan yang menarik ulasannya perihal riwayat hidup dan panggilan Magnis, dan penting menyebutkan pada usia 11 tahun sudah berniat menjadi Jesuit, meskipun sempat diuraikan dengan simpatik Magnis kurang suka latihan doa panjang-panjang malah lebih suka latihan musik, dan hobby naik gunung hingga sekarang masih tapi sudah berkurang. Ia juga menguasai dua hal yang perlu baginya ialah Marxisme dan Kromo Inggil. Baginya Tuhan adalah kebenaran, keadilan dan kasih. (Toeti Heraty N. Roosseno, Guru Besar Emeritus Ilmu Filsafat, Universitas Indonesia). (shrink)

The human loss of the sense of sacred has been driven by a mechanization of the world that privileges the mundane and the material. Yet the earliest surviving history of the human mind reveals a widespread, embodied human faculty for perception of the cosmos and an intimate human relation to the cosmos. This history hints of an origin story that may be partly recovered by sacred relics of human prehistory.

This article introduces definitions for direct, means-end, oblique (or indirect) and ulterior intent which can be used to test for intent in an algorithmic actor. These definitions of intent are informed by legal theory from common law jurisdictions. Certain crimes exist where the harm caused is dependent on the reason it was done so. Here the actus reus or performative element of the crime is dependent on the mental state or mens rea of the actor. The ability to prosecute these (...) crimes is dependent on the ability to identify and diagnose intentional states in the accused. A certain class of auto didactic algorithmic actor can be given broad objectives without being told how to meet them. Without a definition of intent, they cannot be told not to engage in certain law breaking behaviour nor can they ever be identified as having done it. This ambiguity is neither positive for the owner of the algorithm or for society. The problem exists over and above more familiar debates concerning the eligibility of algorithms for culpability judgements that mens rea is usually associated with. Aside from inchoate offences, many economic crimes with elements of fraud or deceit fall into this category of crime. Algorithms operate in areas where these crimes could be plausibly undertaken depending on whether the intent existed in the algorithm or not. (shrink)

The flaws in social psychological research pointed out by Cesario have societal costs. These include ignoring crucial base rates thereby degrading the effectiveness of policy decisions, generalizing the conclusions derived from experiments on non-professionals thereby distorting the public's view of professional law enforcement personnel, questionable accusations of racism, and mis-attributions of the causes of racial differences in behavior.

According to a simple form of consequentialism, we should base decision on our judgments about their consequences for achieving out goals. Our goals give us reason to endorse consequentialism as a standard of decision making. Alternative standards invariably lead to consequences that are less good in this sense. Yet some people knowingly follow decision rules that violate consequentialism. For example, they prefer harmful omissions to less harmful acts, they favor the status quo over alternatives they would otherwise judge to be (...) better, they provide third-party compensation on the basis of the cause of an injury rather than the benefit from the compensation, they ignore deterrent effects in decisions about punishment, and they resist coercive reforms they judge to be beneficial. I suggest that nonconsequentialist principles arise from overgeneralizing rules that are consistent with consequentialism in a limited set of cases. Commitment to such rules is detached from their original purposes. The existence of such nonconsequentialist decision biases has implications for philosophical and experimental methodology, the relation between psychology and public policy, and education. (shrink)

I present a formal theory of the logic and aboutness of imagination. Aboutness is understood as the relation between meaningful items and what they concern, as per Yablo and Fine’s works on the notion. Imagination is understood as per Chalmers’ positive conceivability: the intentional state of a subject who conceives that p by imagining a situation—a configuration of objects and properties—verifying p. So far aboutness theory has been developed mainly for linguistic representation, but it is natural to extend it to (...) intentional states. The proposed framework combines a modal semantics with a mereology of contents: imagination operators are understood as variably strict quantifiers over worlds with a content-preservation constraint. (shrink)

Why do societies collapse? We use an individual-based evolutionary model to show that, in environmental conditions dominated by low-frequency variation (“red noise”), extirpation may be an outcome of the evolution of cultural capacity. Previous analytical models predicted an equilibrium between individual learners and social learners, or a contingent strategy in which individuals learn socially or individually depending on the circumstances. However, in red noise environments, whose main signature is that variation is concentrated in relatively large, relatively rare excursions, individual learning (...) may be selected from the population. If the social learning system comes to lack sufficient individual learning or cognitively costly adaptive biases, behavior ceases tracking environmental variation. Then, when the environment does change, fitness declines and the population may collapse or even be extirpated. The modeled scenario broadly fits some human population collapses and might also explain nonhuman extirpations. Varying model parameters showed that the fixation of social learning is less likely when individual learning is less costly, when the environment is less red or more variable, with larger population sizes, and when learning is not conformist or is from parents rather than from the general population. Once social learning is fixed, extirpation is likely except when social learning is biased towards successful models. Thus, the risk of population collapse may be reduced by promoting individual learning and innovation over cultural conformity, or by preferential selection of relatively fit individuals as models for social learning. © 2009 Elsevier Inc. All rights reserved. (shrink)

In this article, I explore what it means to “serve somebody,” drawing from my own experience as a full-time chaplain. Chaplains must serve many different parties, but are ultimately called to care for their patients via a covenental relationship of care.

For the past thirty years, Hal Foster has pushed the boundaries of cultural criticism, establishing a vantage point from which the seemingly disparate agendas of artists, patrons, and critics have a telling coherence. In The Anti-Aesthetic, preeminent critics such as Jean Baudrillard, Rosalind Krauss, Fredric Jameson, and Edward Said consider the full range of postmodern cultural production, from the writing of John Cage, to Cindy Sherman's film stills, to Barbara Kruger's collages. With a redesigned cover and a new afterword that (...) situates the book in relation to contemporary criticism, The Anti-Aesthetic provides a strong introduction for newcomers and a point of reference for those already engaged in discussions of postmodern art, culture, and criticism. Includes a new afterword by Hal Foster and 12 black and white photographs. (shrink)

This essay is a review of Ronald Dworkin's recent essay on equality of resources. Many of the ideas discussed by Dworkin have also been examined by economists with, I believe, considerable insight. Unfortunately, economists tend to write for economists, not for philosophers, and their insights are seldom communicated properly to noneconomists. Of course, the same criticism can be levied on philosophers! But perhaps legal theorists are less subject to this criticism. One of the great contributions of Dworkin is that he (...) is very readable; and the quality of his exposition makes these ideas accessible to a wide audience of philosophers, lawyers, and social scientists in general. (shrink)

In all the arts a war is being waged between modernists and postmodernists. Radicals have tended to side with the modernists against the forces of conservatism. Postmodern Culture is a break with this tendency. Its contributors propose a postmodernism of resistance - an aesthetic that rejects hierarchy and celebrates diversity. Ranging from architecture, sculpture and painting to music, photography and film, this collection is now recognised as a seminal text on the postmodernism debate.The essays are by Hal Foster, Jürgen Habermas, (...) Kenneth Frampton, Rosalind Krauss, Douglas Crimp, Craig Owens, Gregory L. Ulmer, Fredric Jameson, Jean Baudrillard, and Edward W. Said. (shrink)

The ancient Greeks hard‑wired a tragic sensibility into their culture. By looking disaster squarely in the face, by understanding just how badly things could spiral out of control, they sought to create a communal sense of responsibility and courage—to spur citizens and their leaders to take the difficult actions necessary to avert such a fate. Today, after more than seventy years of great‑power peace and a quarter‑century of unrivaled global leadership, Americans have lost their sense of tragedy. They have forgotten (...) that the descent into violence and war has been all too common throughout human history. This amnesia has become most pronounced just as Americans and the global order they created are coming under graver threat than at any time in decades. In a forceful argument that brims with historical sensibility and policy insights, two distinguished historians argue that a tragic sensibility is necessary if America and its allies are to address the dangers that menace the international order today. Tragedy may be commonplace, Brands and Edel argue, but it is not inevitable—so long as we regain an appreciation of the world’s tragic nature before it is too late. (shrink)

_An eloquent call to draw on the lessons of the past to address current threats to international order_ The ancient Greeks hard‑wired a tragic sensibility into their culture. By looking disaster squarely in the face, by understanding just how badly things could spiral out of control, they sought to create a communal sense of responsibility and courage—to spur citizens and their leaders to take the difficult actions necessary to avert such a fate. Today, after more than seventy years of great‑power (...) peace and a quarter‑century of unrivaled global leadership, Americans have lost their sense of tragedy. They have forgotten that the descent into violence and war has been all too common throughout human history. This amnesia has become most pronounced just as Americans and the global order they created are coming under graver threat than at any time in decades. In a forceful argument that brims with historical sensibility and policy insights, two distinguished historians argue that a tragic sensibility is necessary if America and its allies are to address the dangers that menace the international order today. Tragedy may be commonplace, Brands and Edel argue, but it is not inevitable—so long as we regain an appreciation of the world’s tragic nature before it is too late. (shrink)

Social insects show us very little about the evolution of complex human society. As more relevant literature demonstrates, ultrasociality is a cause rather than an effect of human social evolution.

An anthropological view of the publishing industry sees it as a culture with its own assumptions and patterns, in which publishing companies are macro-communities associated with micro-communities of readers. Anthropology sees ‘digital culture’ in a comparable way. Awareness of the cultural characteristics of publishing as a culture and of digital culture can turn their differences into synergies that benefit both. Examples from anthropological research and from publishing show that some processes are comparable. One is the process in which material value (...) is transformed into cultural value, with the benefit of increasing the cohesion of a community. Another occurs when communities interlink their cultural processes in cultural–commercial ecosystems, to mutual benefit. Anthropological insights suggest how strategies, at project level and at the level of international cooperation, can bridge the cultural divide between traditional publishing values and digital opportunities and so help businesses survive and succeed in times of change. (shrink)

Tractatus 4.024 inspired the dominant semantics of our time: truth-conditional semantics. Such semantics is focused on possible worlds: the content of p is the set of worlds where p is true. It has become increasingly clear that such an account is, at best, defective: we need an ‘independent factor in meaning, constrained but not determined by truth-conditions’ (Yablo 2014, p. 2), because sentences can be differently true at the same possible worlds. I suggest a missing comment which, had it been (...) included in the Tractatus, would have helped semantics get this right from the start. This is my 4.0241: ‘Knowing what is the case if a sentence is true is knowing its ways of being true’: knowing a sentence’s truth possibilities and what we now call its topic, or subject matter. I show that the famous ‘fundamental thought’ that ‘the “logical constants” do not represent’ (4.0312) can be understood in terms of ways-based views of meaning. Such views also help with puzzling claims like 5.122: ‘If p follows from q, the sense of “p” is contained in the that of “q”’, which are compatible with a conception of entailment combining truth-preservation with the preservation of topicality, or of ways of being true. (shrink)

Unification was originally introduced in automated deduction and term rewriting, but has recently also found applications in other fields. In this article, we give a survey of the results on unification obtained in two closely related, yet different, application areas of unification: description logics and modal logics.

There is a presumption in some circles that the identification of an externality or a public good presents a prima facie case for government intervention. Tyler Cowen has assembled a group of articles that challenge this view by arguing that the market, broadly construed, can handle many problems of public goods and externalities that are normally considered the province of the state. Although these articles present a stimulating perspective on problems of externalities and public goods, several of the essays overstate (...) their case and misrepresent the standard theory of public goods and externalities. (shrink)

Vesely (experimental physics, U. of Vienna, Austria) provides the basic numerical and computational techniques, followed by an explanation of specific problems of computational physics. Appendices address properties of computing machines and an outline of the technique of Fast Fourier Transformation. The first edition, published by Plenum Press, Ne.