[...] Rousseau bir yandan çağının yükselen değerlerinden yararlanırken diğer yandan bu değerlerin içeriden eleştirisini yapmayı başarabilen düşünürlerden biri olduğu için fikirleri ölümünden asırlar sonra bile önemini yitirmemiştir. Demokratik devletlerin meşruiyet krizinin giderek derinleştiği ve çoğunlukçu, majoritarian, ideolojilerin etraflıca sorgulanmaya başlandığı çağımızda, demokrasiyi çoğunluk kararına ek olarak “rıza”, “Yurttaşlık”, “sivil özgürlük”, “kamusal uzlaşı” ve “Genel İrade” kavramlarıyla birlikte ele alan Rousseau’yu yeniden okumak önemlidir [...] Rousseau-demokrasi ilişkisinin kazılıp ortaya çıkartılacağı bu metinde uğranılacak olan kavramsal duraklar sırasıyla: Eşitsizlik (doğal ve toplumsal), özgürlük (...) (doğal ve sivil), politik bütün (bodypolitic), Genel İrade, ortak iyi (common good) ve Egemen olmalıdır. Söz konusu kavramlar, Rousseau’nun onlara yüklediği özgün anlamları gözden kaçırılmadan sanki ilk defa karşılaşılıyormuşçasına bir zihin açıklığı ile okundukları zaman, onun demokrasi görüşü de gün ışığına çıkartılabilir. (shrink)

Lectures on a spiritual, civil society in Indonesia based on Islamic ethics in the framework of regional autonomy.

Özİrâde, Kelâm’da, ilimden sonra üzerinde en çok tartışılan konulardan biridir. İrâdenin mâhiyeti hakkında, Mu‘tezilî bilgin Ebû’l-Kāsım el-Kâ‘bî el-Belhî’nin görüşleri dikkate şayandır. Kâ‘bî, oluşturduğu epistemolojik sistemde, irâdeye alışılagelenden farklı bir anlam alanı açmaya çalışmaktadır. Kâ‘bî’ye göre irâde, fiilî bir sıfattır. Ona göre Allah’ın irâdesi hâdistir. İrâde, Tanrı hakkında kullanıldığında, Tevhîd ve tenzih kaygısına; insan hakkında kullanıldığında ise özgürlük, imtihan ve sorumluluk kaygısına dayalı bir şekilde ele alınmaktadır. Kâ‘bî, bu iki kullanım arasında dikkatli ve kesin bir ayrım yaratmaya özen göstermektedir. O, irâde (...) hakkındaki görüşleriyle, Mu‘tezilî düşünce içinde de farklılaşmıştır. Kâ‘bî’nin Nazzâm’ın görüşleriyle uyum gösteren irâde anlayışı, insana otonomi sağlaması açısından önemlidir. Kâ‘bî’ye göre, Allah li-zâtihî mürîd olmadığı gibi O’nun irâdesi, hakîkî anlamda da kullanılmamaktadır. Ona göre irâde, Allah ve insan arasında ortak bir lafız olmasına rağmen, Allah mecazî anlamda mürîddir. Kâ’bî, Allah açısından İlâhî irâdeyi yaratma (tekvîn) insan açısından ise Allah’ın emretmesi olarak ele alır. Bu bağlamda onun epistemolojisinde irâde, Allah-âlem ilişkisine güçlü bir zemin oluşturmaktadır. Anahtar Kelimeler: Kelâm, Mu‘tezile, İlâhî İrâde, Ebû’l-Kāsım el-Belhî, el-Kâ‘bî, Nazzâm, Sıfatlar, Bağdat Mu‘tezilesiTHE WİLL ACCORDİNG TO ABŪ L-QĀSİM AL-KAʿBĪ AL-BALKHĪ AbstractAfter the problem of divine knowledge (‘ılm), divine will/volition (irāda) is one of the most debated issues in Kalām. In regard of divine will and volition Mu’tazilī scholar Abū al-Qāsim al-Ka’bī al-Balkhī’s opinions are of distinctive value. In his epistemology, al-Ka’bī tries to comprehend it in quite an unusual manner. For al-Ka’bī divine will (irāda) is one of the attributes of act. This means that divine will is an accident (hâdis). The term volition when used in relation to God it shall carry the apprehension of divine unity (tawhīd) and transcendence (tenzīh). Whereas in relation to man will implies freedom of action and responsibility of consequences thereby. al-Ka’bī put serious emphasis in differentiating meaning of volition in realm of man and of transcendence. Showing profound similarities with his prior Mu’tazilī al-Nazzam, al-Ka’bī undertakes the problem of divine volition in such a way that does not supersede both, realm of man and of transcendence. Showing similarities with the opinions of his prior Mu’tazilī al-Nazzām, his understanding on will is significant for attributing full authority to man. According to al-Ka’bī, transcendental being (Allah) does not have volition per se (لا هو مريد لذاته). His volition is not used in literal meaning of the word either. He believes that although volition is a common term between God and man, God wills (مرید) in truly metaphorical and figurative sense. al-Ka’bī states that the volition form God’s position is His creation (takwīn) whereas in regard of man, divine volition shall be understood as Allah’s orders. Within this context, term of volition in al-Ka’bī’s epistemology carries the ground for relational foundations of Allah and His creation.Keywords: Divine Will, Abū l-Qāsim al-Balkhī, al-Kaʿbī, God's Attributes, Mu‘tazila, Baghdādī School. (shrink)

Sejak Immanuel Kant, moral sering diartikan sebagai kewajiban yang berat. Dalam bukunya Doing & Allowing Harm ini, Fiona Woollard tampaknya ingin menolak pemahaman yang rigor. Ia tidak ingin buruburu menilai orang yang tidak menjalankan kewajiban sebagai teledor atau lalai, sebab dalam situasi konkrit, ada berbagai konteks berbeda, yang dalam etika Kant kurang diperhitungkan. Dalam hal ini Woollard membedakan disposisi antara melakukan (doing) dan membiarkan (allowing) terjadinya pencederaan (harming). Woollard hanya menyatakan bahwa melakukan pencederaan lebih sulit untuk dibenarkan daripada hanya membiarkan (...) terjadinya pencederaan (hlm. 5). Artinya kedua tindakan itu tidak diposisikan secara berlawanan (hitam-putih) dalam suatu kerangka kewajiban moral, melainkan hanya gradual saja, khususnya dalam peristiwa yang mengakibatkan kerugian (harm) yang sering menjadi pertimbangan moral. Moral memang berkaitan dengan soal tindakan atau pun sikap, tetapi tindakan atau sikap ini bisa berarti aktif melakukan, mau pun pasif membiarkan. [] Dalam keseluruhan, Woollard, yang mengolah gagasannya dari Philippa Foot, Jonathan Bennett, Warren Quinn, Frances Kamm dan Jeff McMahan (hlm. 206), tidak bermaksud menghilangkan kewajiban moral dari kehidupan, tetapi mau memperlihatkan bahwa banyak situasi yang harus diperhitungkan untuk sampai pada suatu pemaksaan (imposition) yang dianggap wajar sebagai alasan moral. Perbedaan situasi-situasi ini juga membedakan disposisi setiap orang, sehingga tidak dimungkinkan kewajiban yang kiranya berlaku sama untuk semua. Woollard yakin ajaran melakukan dan membiarkan mencegah pemaksaan/ pembebanan yang tidak adil dan campur tangan pihak lain terhadap otonomi tubuh, tetapi tetap menjaga agar orang tidak membiarkan yang lain dicederai. Hal ini dapat membantu memberi pertimbangan konkrit dalam praktek moral. Hal lain yang menjadi pertimbangan adalah kepentingan khusus dari tubuh kita yang merupakan dakuan kepunyaan yang tak terbantahkan, sehingga setiap prinsip moral atau kode etik yang tidak mengakui tubuhku sebagai kepunyaanku tidak menghormati dan menghancurkan pandanganku mengenai diriku sendiri dan hubunganku dengan yang lain (hlm. 192). Namun tetap menjadi soal juga, apakah dalam hal ini tubuh bukannya lebih dari sekedar kepunyaan; apakah pertimbangan tubuh sebagai bagian dari diriku sebagai pelakusepenuhnya (full-fledged agency) justru tidak mengundang pertimbangan serius sebagai otoritas prima facie agar dalam mengambil keputusan mengenai apa yang terjadi atas tubuhku, juga lebih dari sekedar demi kepentingan dan kinginan-ku? Suatu hal yang masih kontroversial dalam pertimbangan moral. (A. Sudiarja, Fakultas Teologi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta). (shrink)

Sejak 2001 Collége de France, lembaga pendidikan tinggi Prancis paling bergengsi yang berisi para filsuf dan pemikir terkenal dari berbagai bidang, menginisiasi munculnya sebuah fakultas baru. Modern and Contemporary History of the Political adalah nama fakultas baru tersebut. Pierre Rossanvallon, seorang ahli filsafat politik dan penulis buku yang produktif, didaulat sebagai Guru Besar untuk yang pertama kali dan masih menjabat hingga saat ini. Nama fakultas tersebut rupanya sejalan dengan perkembangan termutakhir dalam kajian filsafat politik, yaitu penelaahan kembali asas-asas politik demokratis (...) dalam masyarakat yang heterogen dan plural, bangsa-bangsa yang semakin melintas batas, negara yang tidak lagi digerakkan oleh ideologi-ideologi besar, dunia yang semakin terhubung, serta kecenderungan konflik yang semakin acak menyebar. Perkembangan dalam kajian filsafat politik ini sebenarnya bukan sesuatu yang baru sebab telah dimulai sejak periode 1980-an oleh beberapa tokoh kunci dalam filsafat politik, seperti Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, Claude Lefort, dan Leo Strauss. Pada umumnya, para ahli filsafat politik tersebut menghidupkan kembali pemikiran Carl Schmitt, seorang pakar hukum dan ahli politik di Republik Weimar, Jerman mengenai Das Politische (Yang Politis/The Political) sebagai dasar penggerak politik yang selalu konfrontatif, konfliktual, agonistik, dan senantiasa mengelak dari prosedur-prosedur rasional demokratis. Pierre Rosanvallon berada di dalam satu barisan para pemikir kontemporer tersebut, barisan yang kini dikenal dengan nama para pemikir post-foundational. Sebelum menerbitkan buku Democratic Legitimacy, Rosanvallon telah menerbitkan beberapa karya monumental dan telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, seperti L’âge de l’autogestion (1976), Le capitalisme utopique (1979), Le nouvel âge des inégalités (1996), dan La contre-democratie (2006). Buku Democratic Legitimacy: Impartiality, Reflexivity, Proximity, merupakan kelanjutan dari karya-karya awalnya sekaligus pendalaman dari buku terakhirnya Counter-Democracy: Politics in an Age of Distrust (2008)...... Sebagai sebuah karya filsafat politik, Democratic Legitimacy memiliki tujuan praktis yang dirumuskan secara jelas. Maka buku ini juga memuat beberapa kemungkinan solusi dan resolusi atas kontradiksi-kontradiksi internal demokrasi seperti misalnya re-institusionalisasi lembaga-lembaga demokrasi. Untuk Indonesia yang sedang bergumul dengan demokrasi, sistem kepartaian, otonomi daerah, serta munculnya persoalan-persoalan seperti fundamentalisme agama, korupsi, inefisiensi birokrasi, dan sebagainya, buku Democratic Legitimacy merupakan buku yang wajib dibaca oleh para ahli filsafat, para politisi, para penasihat penguasa, dan penyelenggara negara serta pengambil kebijakan. Democratic Legitimacy mampu menjelaskan dengan kalem berbagai persoalan yang acapkali dipeributkan dalam politik nasional/lokal kita, sekaligus memberikan kerangka pemahaman yang solid dan jelas mengenai arah demokrasi untuk 50 tahun ke depan. (Ito Prajna-Nugroho, Alumnus Program Sarjana dan Pascasarjana STF Driyarkara, Jakarta). (shrink)